Hardiknas 2013, Pendidikan Sebagai Vaksin dan Elevator Sosial

Jakarta — Dalam upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2013, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, menyampaikan pentingnya pendidikan sebagai vaksin dan elevator sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua hal tersebut dapat menaikkan daya tahan sosial agar terhindar dari penyakit kemiskinan, ketidaktahuan, dan keterbelakangan beradaban, serta meningkatkan status sosial masyarakat.

“Bagaimana caranya menaikkan daya tahan (imunitas) sosial agar terhindar dari ketiga macam penyakit tersebut? Jawabannya adalah pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan dapat menjadi vaksin sosial,” kata Mendikbud saat membacakan sambutannya pada upacara peringatan Hardiknas (2/5), di halaman Kantor Kemdikbud.

Pentingnya peranan tersebut, kata Menteri Nuh, melatar belakangi dipilihnya tema Hardiknas 2013 “Meningkatkan Kualitas dan Akses Berkeadilan”.Tema itu merupakan cerminan dari jawaban terhadap tantangan, persoalan, dan harapan seluruh masyarakat dalam menyiapkan generasi yang lebih baik. Layanan pendidikan harus dapat menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan prinsip pendidikan untuk semua (Education for All) tanpa membedakan asal-usul, status sosial, ekonomi, dan kewilayahan.

Mendikbud mengatakan, akses pendidikan dipengaruhi oleh ketersediaan satuan pendidikan dan keterjangkauan dari sisi pembiayaan. Untuk itu, pemerintah terus menerus menyiapkan ketersediaan satuan pendidikan yang layak, terutama di daerah 3T, termasuk di dalamnya pengiriman guru melalui program Sarjana Mendidik di daerah 3T (SM3T).

Dari sisi keterjangkauan pemerintah telah menyiapkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pendidikan dasar dan menengah, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bidik Misi dan Beasiswa. Pada tahun 2013 ini, telah disiapkan anggaran Rp 7,8 triliun untuk BSM.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan, mulai tahun pelajaran 2013/2014 akan diterapkan Kurikulum 2013 untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah secara bertahap dan terbatas.

Bertahap, berarti kurikulum tidak diterapkan di semua kelas di setiap  jenjang, tetapi hanya di kelas 1 (satu) dan kelas 4 (empat) untuk jenjang SD, dan kelas 7(tujuh) untuk SMP, serta kelas 10 (sepuluh) untuk SMA dan SMK. Terbatas diartikan bahwa jumlah sekolah yang melaksanakannya disesuaikan dengan tingkat kesiapan sekolah.

Kurikulum 2013 Ini dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh. “Hal ini penting dalam rangka antisipasi kebutuhan kompetensi abad 21 dan menyiapkan generasi emas 2045,” katanya. (AR)

Sumber : www.dikti.go.id

Seminar Kesehatan Antarbangsa bersama AKBID Aisyiyah Palembang dan Aisyiyah Malaysia

Kuala Lumpur — Pimpinan Cabang Istimewa Aisyiah (PCIA) Malaysia dan Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Malaysia bekerjasama dengan Akademi Kebidanan (Akbid) Aisyiyah Palembang dan juga Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Sumatera Selatan (Sumsel) mengadakan sebuah seminar pendidikan kesehatan di Kuala Lumpur.

 

Seminar yg bertemakan “Midwifery Education and Professional Services in Negeri Serumpun” ini diadakan pada hari Ahad, 28 April 2013 di Ahmad Ibrahim Kuliyyah of Law (AIKOL), International Islamic University Malaysia (IIUM) Gombak Kuala Lumpur. Seminar ini menghadirkan tiga pembicara profesional kesehatan yaitu Dr Sandra Hakiem Afrizal dari PCIA Kuala Lumpur dan dua pembicara lain dari Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) yaitu Dr Faridah Hanum Harahap serta bidan Noraidawati Binti Deresid.

Seminar ini dihadiri oleh sekitar 160 orang yang terdiri dari masyarakat awam, anggota PCIA/PCIM, dan juga mahasiswa AKBID ‘Aisyiyah Palembang beserta staf pengajar. Turut hadir beserta rombongan Ketua PWA Sumatera Selatan ibu Hj Zuama BA dan ketua Badan Pengurus Harian AKBID ‘Aisyiyah Palembang ibu Dra. Hj. Darmi Hartati, MM.

 

Seminar ini dibuka dengan sambutan dari ketua PCIM bapak Ust. Arifin Ismail yang menyambut baik kehadiran rombongan AKBID ‘Aisyiyah beserta PWA Sumatera Selatan. Ustadz Arifin berharap para peserta bisa mengambil berbagai informasi yang nantinya akan disampaikan oleh para pemateri. Selain itu, turut memberikan kata sambutan Hj Zuama BA serta Risa Devita MKes yang merupakan Direktur AKBID ‘Aisyiyah Palembang.

 

Materi pembuka seminar ini diberikan oleh Dr Sandra Hakiem Afrizal yang membahas seputar peranan bidan dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI). Sandra memaparkan bagaimana seorang tenaga terlatih seperti bidan bisa berperan secara langsung untuk menyelamatkan hidup seorang calon ibu dengan melakukan pemeriksaan yang rutin dan mengidentifikasi permasalahan di masa kandungan sedini mungkin.

 

Pembicara kedua yaitu Dr Faridah Hanum Harahap dalam kesempatan ini membahas penanganan Anemia semasa kehamilan. Dokter yang sehari-hari bekerja di Klinik Kesehatan milik Pemerintah tersebut memberikan berbagai informasi mengenai gejala-gejala kurang darah dan cara mengatasinya. Di akhir sesi seorang Bidan yang bekerja di sebuah Rumah Sakit di Malaysia juga berbagi informasi dan pengalamannya seputar tugas-tugas dasar seorang bidan di Malaysia.

 

Seminar yang di moderatori oleh ibu Qonita Basalamah ini berjalan sangat interaktif. Seluruh peserta terlihat antusias dan memberikan banyak pertanyaan seputar peran bidan dalam pelayanan kesehatan di Malaysia. Acara ini juga diramaikan dengan penampilan Mars Aisyiyah dari Pimpinan Ranting Istimewa ‘Aisyiyah (PRIA) Kampung Baru-Kuala Lumpur, dan juga penampilan yang apik dari putri-putri ‘Aisyiyah. Selain itu perusahaan kecantikan wanita yang ternama di Indonesia maupun Malaysia yaitu Mustika Ratu turut berpartisipasi dalam seminar ini dengan memberikan bingkisan untuk para pembicara dan seluruh peserta seminar. Mudah mudahan seminar ini dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak mempererat silaturahmi sesama keluarga Muhammadiyah, Aisyiyah dan simpatisannya di Nusantara. (Amy, Nita, SHA)

Bidan Pun Kini Bergelar Master

Jumlah tenaga dokter yang belum merata di seluruh pelosok tanah air membuat profesi bidan menjadi sangat penting di tengah masyarakat. Bidan bukan hanya berperan dalam membantu ibu hamil dan proses persalinan, melainkan juga berperan dalam upaya pencegahan penyakit. Karena itu, pendidikan yang baik sangat diperlukan para bidan.

Jika dulu untuk menjadi bidan seseorang hanya menempuh pendidikan selama tiga tahun, maka saat ini tak sedikit bidan yang sudah bergelar sarjana, bahkan mendapat pendidikan master (S-2), baik dari lembaga pendidikan di dalam negeri maupun luar negeri.

Pendidikan bidan memang sudah menjadi fokus dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Bahkan IBI pada tahun 2008 telah membentuk badan khusus yang berfokus pada pendidikan bidan, yaitu Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia (AIPKIND).

“Kekuatan sebuah profesi berawal dari pendidikan karena, dalam masa pendidikan, seseorang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas profesinya. Demikian pula dengan profesi bidan,” ujar Ketua AIPKIND Jumiarni Illyas dalam konferensi pers Rakernas I AIPKIND, Jumat (12/4/2013) di Jakarta.

Rakernas AIPKIND, kata Jumiarni, bertujuan untuk menyusun standar pendidikan bidan sehingga dapat meningkatkan kompetensi bidan. Selain itu, dengan Rakernas ini, AIPKIND juga akan melaksanakan pelatihan dosen serta penguatan institusi pendidikan bidan dalam menghadapi akreditasi dan uji kompetensi.

Pendidikan kebidanan Indonesia kini sudah berkembang cukup baik. Pendidikan bidan di Indonesia berjumlah sekitar 726 institusi, yang 327 di antaranya sudah terdaftar dalam AIPKIND. Bahkan, tiga universitas sudah memiliki pendidikan sarjana (S-1) kebidanan, dan empat universitas memiliki pendidikan master kebidanan.

Sekretaris AIPKIND Yetty Irawan mengatakan, jumlah master kebidanan di Indonesia saat ini berkisar 280 orang, 11 orang bahkan menempuh pendidikan master di Australia dan 2 orang di Inggris. “Semakin banyak bidan yang mendapat pendidikan tinggi diharapkan kompetensinya pun semakin baik,” ungkap Yetty.

Menurut Yetty, saat ini masyarakat dari semua kalangan dapat mengandalkan bidan. “Tugas bidan sangat lengkap, dari mulai mendampingi ibu merencanakan kehamilan, selama kehamilan, proses melahirkan, hingga pasca-melahirkan. Bahkan, bidan dapat menjadi penggerak masyarakat,” tuturnya.

 

Tri Dharma Perguruan Tinggi Harus Ditumbuhkan dan Ditegakkan

akarta, 22 Maret 2013-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh melantik 17 pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang antara lain terdiri dari rektor, pejabat Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis), pejabat eselon III dan IV di Graha Utama Gedung A, Kemdikbud.

Pejabat eselon I dan II di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemdikbud yang dilantik antara lain Rochmat Wahab sebagai Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) periode kedua, I Gede Arya Sughiartha sebagai Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, Bambang Widigdo sebagai Rektor Universitas Borneo Tarakan (UBT), Dadang Sudiyarto sebagai Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah III di Jakarta, I Made Madera sebagai Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah VIII di Denpasar dan Tapilatu Matheis William sebagai Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah XII di Ambon.

Nuh berpesan agar perguruan tinggi berpegang pada tri dharma perguruan tinggi secara utuh karena telah didukung Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Perguruan tinggi tidak boleh membeda-bedakan antara bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. “Yakinkan kepada seluruh civitas akademika, bahwa tiga pilar itulah yang harus kita kembangkan, kita tumbuhkan dan kita ditegakkan,” ujar Nuh.

Nuh juga mengungkapkan bahwa Borneo yang terletak di perbatasan berada dalam posisi yang sangat khusus. UBT harus mendukung percepatan pembangunan Borneo. Sedangkan untuk UNY, Nuh berharap kampus ini mampu mempersiapkan guru-guru dalam menghadapi masa depan yang lebih berat. Perubahan kurikulum secara fundamental nantinya juga diharapkan mampu berkontribusi terhadap pembangunan.

Pembenahan tata kelola juga menjadi perhatian Nuh. “Tidak hanya menyangkut materi, APBN tapi termasuk tata kelola pengelolaan keilmuan kita,” ucap mantan rektor Institut Teknologi Surabaya (ITS) ini.Good government harus tetap didahulukan, sehingga perguruan tinggi dapat menjadi simbol dari sikap moral dan etika yang baik.

 Sumber ; dikti.go.id

USAID Sediakan 31 Beasiswa ke Amerika

PALU, KOMPAS.com — Agensi Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) menyediakan 31 beasiswa bagi sarjana warga Indonesia untuk melanjutkan studi ke strata dua di Negeri Paman Sam pada 2013.

Petugas rekrutmen USAID, Wahono Kolopaking, di Palu, Kamis, mengatakan, penawaran beasiswa program doktoral (S2) itu diperuntukkan bagi 31 orang, dan pendaftarannya ditutup pada 12 April 2013.

“Kalaupun waktunya terlalu mepet, masih akan ada gelombang selanjutnya pada akhir tahun ini,” kata Wahono Kolopaking, di Palu, Kamis (21/3/2013).

Dia mengatakan program beasiswa itu diperuntukkan bagi lulusan sarjana S1 tanpa mengenal usia. Bidang studi yang ditawarkan antara lain pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan, serta tata kelola pemerintahan.

Wahono menyebutkan persyaratan lainnya adalah sudah bekerja selama dua tahun dan memiliki surat rekomendasi dari tempat bekerja serta perguruan tinggi asal pelamar. Selain itu, pelamar harus memiliki indeks prestasi kumulatif minimal 2,75 dari skala 4,00 dan kemampuan bahasa Inggris TOEFL 450.

Setelah pelamar dinyatakan lolos seleksi, selanjutnya akan menjalani pelatihan di Jakarta beberapa bulan untuk penguatan kemampuan berbahasa Inggris dan pengenalan dasar kehidupan di Amerika Serikat.

USAID menanggung seluruh biaya selama pelatihan hingga sekolah di Amerika, termasuk pemberian uang saku selama proses perkuliahan. “Yang ditanggung peserta hanya pembuatan paspor saja,” katanya.

Wahano juga mengatakan USAID membantu mencarikan perguruan tinggi yang cocok di Amerika sesuai bidang studi yang dipilih pelamar. Selain itu, katanya, para pelamar diutamakan dari kaum hawa karena selama ini jarang terdapat pelamar dari kaum wanita. “Kita harap dari Sulawesi Tengah ada yang lolos tahun ini,” kata Wahono.

Dikti Ancam Cabut Nomor Induk Dosen Yang Enggan Melanjutkan S-2 dan S-3

SEMARANG, suaramerdeka.com – Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) mengancam akan mencabut Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) bagi dosen tetap yang enggan melanjutkan kuliah di jenjang S-2 dan S-3.

Dikti akan segera membuat surat edaran terkait permasalahan tersebut dan memberi batas waktu hingga 2014 mendatang agar para dosen memenuhi ketentuan itu.

Hal itu disampaikan Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti Prof Supriadi Rustad pada Rakor Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Bidang Akademik di Kopertis Wilayah VI Jateng.

Dia mengatakan, persoalan paling besar sekarang ini tenaga pengajar di perguruan tinggi atau dosen tidak mau melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

“Kondisi ini karena mereka sudah merasa nyaman dengan menerima gaji dobel dari gaji bulanan dan tunjangan profesi setiap bulannya. Padahal pada ketentuan baru, jika dosen tidak melanjutkan kuliah hingga jenjang S-3 atau Doktor, pangkatnya akan berhenti di IIID/Lektor,” ungkapnya.

Selain sudah merasa nyaman dengan jenjang profesinya, yakni yang masih S-1 dan S-2, persoalan lain berada di PTS atau yayasan yang menaungi SDM dosen tersebut.

Guru Besar Universitas Negeri Semarang (Unnes) ini menyampaikan, sebagian PTS masih membatasi dosen untuk melanjutkan kuliah dengan alasan tidak ada yang mengajar mahasiswanya. Padahal, tenaga pengajar itu merupakan aset perbaikan kualitas dan mutu akademik institusi tersebut kedepan.

Sumber: Suara merdeka

3 Faktor Penyebab Minimnya Jumlah Peneliti Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com — Dibandingkan negara lain, jumlah peneliti di Indonesia yang sudah mengantongi gelar PHd memang terbilang sedikit. Ada tiga faktor yang diidentifikasi sebagai penyebab para peneliti ini tidak lagi mengembangkan penelitiannya dan melanjutkan studi.

Profesor dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Iskandar Siregar, mengatakan bahwa banyak faktor yang membuat seseorang tak lagi bekerja keras untuk melakukan penelitian dan menjadi ahli di bidang tersebut. Namun, tiga faktor utama inilah yang kerap membuat peneliti tidak ada rencana untuk maju.

“Banyak faktor sebenarnya. Tapi ada beberapa yang memang menjadi faktor utama dari sedikitnya jumlah peneliti di Indonesia,” kata Iskandar di Japan Foundation, Gedung Summitmas I, Jakarta, Rabu (27/3/2013).

Faktor pertama adalah berasal dari peneliti itu sendiri apakah masih ingin mengembangkan diri atau tidak. Namun, biasanya yang menyerah untuk terus maju dikarenakan infrastruktur dan fasilitas untuk melakukan penelitian di Indonesia ini belum semapan negara lain.

Faktor kedua adalah bentuk insentif untuk para peneliti ini. Namun saat ini, sudah mulai ada bantuan dari pihak-pihak tertentu dan remunerasi juga sudah mulai meningkat. Pasalnya, tanpa ada insentif ini para peneliti juga tidak dapat melanjutkan penelitiannya untuk terus maju.

“Rencana Kemdikbud untuk beri beasiswa kepada peneliti sangat bagus saya rasa. Karena akan semakin menarik minat,” ujar Iskandar.

Faktor ketiga adalah kapasitas untuk membuat jaringan. Hal ini yang dianggap paling sulit karena tidak semua orang mau dan mampu membuat jaringan dengan universitas lain atau pihak lain dalam mengembangkan penelitiannya.

“Ini yang sulit tidak semuanya mau. Memang perlu usaha ekstra. Tapi ada yang antusias untuk mencari jaringan bahkan hingga ke luar negeri, ini sangat bagus,” ungkapnya.

“Karena penelitian ini tidak bisa dilakukan sendirian, butuh kolaborasi sehingga jaringan ini perlu sekali,” tandasnya.

 

Rumitnya Jenjang Karier Dosen

Artikel Satryo Soemantri Brodjonegoro di Kompas (2/2) menyoroti perlunya pemerintah melakukan reformasi sistem keuangan negara berkaitan dengan pendidikan dan riset yang berbasis pada capaian kinerja.

Komponen yang diusulkan penulis itu sangatlah jelas, yakni capaian kinerja. Sementara itu, di tingkat makro perlu dilakukan reformasi sistem keuangan, tetapi di tingkat aturan pendukung pengukuran capaian kinerja dosen justru terus berubah. Kerap kali perubahan ini blunder bagi dosen dan perguruan tinggi.

Draf Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Jabatan Akademik Dosen (versi revisi 19-21 Oktober 2012) telah beredar luas via internet. Pada Pasal 4, jabatan akademik lektor kepala (LK) dan profesor harus dengan ijazah doktor. Peraturan terdahulu mensyaratkan S-2 dapat mengajukan kepangkatan LK. Dampak dari penyusunan draf ini, beredar pula surat edaran Dikti mengenai penutupan sementara penilaian jabatan akademik LK hingga Maret 2013.

Rencana perubahan itu tentu dilatari maksud baik agar dosen Indonesia makin berkualitas. Namun, perlu diperhatikan dampak perubahan itu. Misalnya, dalam peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, penilaian akreditasi institusi salah satunya adalah banyaknya dosen LK ke atas. Jika draf di atas diimplementasikan per 2013, akan banyak perguruan tinggi yang kesulitan sebab jabatan akademik dosennya tidak bisa diajukan sebagai LK (dosen yang sudah cukup nilainya itu belum S-3). Sementara itu, untuk studi S-3 sedikitnya dibutuhkan empat tahun. Akreditasi institusi ”dirugikan”.

Selain itu, ada prasyarat hibah-hibah penelitian atau program nasional untuk dikepalai LK. Dengan demikian, institusi yang tertunda pengajuan LK para dosennya juga kalah saing dan akan gagal sebelum bersaing. Sementara itu, persaingan penerima hibah juga akan berkurang dan ini berarti mutu proposal tidak menjadi lebih baik. Dengan kata lain, 4-8 tahun ke depan kenaikan LK akan melambat sehingga kenaikan jabatan akademik profesor akan lebih melambat. Jika demikian, tidakkah niat pemerintah menaikkan mutu pendidikan tinggi dan kuantitas dosen berkualitas juga melambat?

Berita di Kompas, 8 Februari 2013 (halaman 12), menyebutkan akan dibatasinya beasiswa untuk program S-3 karena kurang seriusnya penyelenggara program doktor di Indonesia menekankan soal publikasi ilmiah. Kembali pada niat draf PP di atas, bukankah berita ini juga menyentak para dosen kita?

Lebih sulit

Begitu rumit berkarier sebagai dosen di Indonesia. Jika beasiswa S-3 dibatasi, makin sedikit kenaikan dosen S-3 di negeri ini. Jika S-3 sedikit, makin sedikit pula LK berdasarkan peraturan draf PP di atas. Jika LK makin sedikit, makin sedikit poin penilaian akreditasi institusi, makin sedikit pula yang dapat berkarya dengan hibah nasional atau hibah lainnya. Pada akhirnya tujuan baik pemerintah barangkali akan jauh lebih sulit dicapai daripada dengan peraturan saat ini, yakni LK dapat diperoleh dosen S-2.

Apakah ada linearitas antara gelar dan karya? Rekrutmen dosen S-2 saja jelas tidak mudah di Indonesia, hanya 10-20 persen dari lulusan S-1 kita yang melanjut ke S-2. Lulusan S-2 belum tentu menjadi dosen. Apalagi, jika tahu demikian rumit dan sulit berkarier sebagai dosen, termasuk jika membandingkan pendapatan bersih per bulan dengan profesi lain yang berlatar pendidikan sama.

Jika draf PP di atas disahkan, untuk LK yang setara dengan manajer, dia harus studi lanjut minimal empat tahun untuk S-3. Sementara rekan kerjanya yang sesama S-2 sudah jadi manajer, bahkan berkarier hingga manajer jenderal. Artinya, padanan karier dosen yang S-3 dengan LK disetarakan dengan S-2 di luar dunia pendidikan yang untuk berkarier, ”hanya” diperlukan karya profesional (capaian kinerja). Jika prasyarat S-3 harus terpenuhi untuk menjadi LK, ada ketimpangan rumit dalam karier dosen dibanding profesi lain.

Kebutuhan Indonesia adalah dosen-dosen yang profesional, mempunyai capaian kinerja, dan berkarya dengan hati, passionate. Bahwa studi S-3 diperlukan bagi dosen, jelas tak dapat dimungkiri, tetapi bersamaan dengan itu juga masih dibutuhkan kuantitas yang tak sedikit di penjuru kepulauan untuk berkarya. Manakah yang lebih prioritas saat ini? Dasar penentuan jenjang karier pada gelar (S-3) atau capaian kinerja?

Insentif berikut jenjang karier berdasarkan karya jelas lebih diperlukan dosen dan institusi perguruan tinggi di Indonesia. Jika insentif dan jenjang karier tersebut menarik bagi lulusan S-2 kita, tentulah capaian kinerja mereka akhirnya juga akan terencanakan untuk dilanjutkan pada studi S-3.

Dalam waktu lima hingga 10 tahun ini tetapkan prioritas pada karya dan penghargaan atas karya profesional (baca: capaian kinerja) dosen.

Lembaga Akreditasi Mandiri Segera Dibentuk

JAKARTA, KOMPAS.com –  Mengacu pada Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, ada perubahan peran Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terkait akreditasi.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi lewat akreditasi dilaksanakn BAN-PT untuk perguruan tinggi, sedangkan program studi dilaksanakan lembaga akreditasi mandiri (LAM) yang direkomendasikan BAN-PT kepada pemerintah.

Menurut Ketua BAN-PT  Mansyur Ramly di Jakarta, Kamis (21/3/2013), pembicaraan untuk pembentukan LAM sudah muncul dari berbagai pihak.

Rencana pembentukan LAM dari masyarakat sesuai rumpun keilmuan, misalnya datang dari perguruan tinggi kesehatan. “Ini yang paling siap. Namun, masih menunggu proses pembentukan badan hukum di Kemenhumham” kata Mansyur.

Selain itu, ada juga rencana pembentukan LAM untuk bidang teknik dengan dukungan dari JAICA. Di Indonesia akan segera dibentuk Indonesian Acrrediation Board for Engineering Education.

Demikian juga dari kelompok ilmu kependidikan, ada rencana pembentukan LAM Mandiri oleh Asosiasi Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan Indonesia (ALPTKI). Dari perguruan tinggi swasta pun, ada rencana pembentukan LAM dari Asosiasi Perguruan Tinggi Sawsata Indonesia (Aptisi) untuk enam rumpun ilmu.

Illa Saillah, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud menyebutkan hingga akhir 2012 tercatat ada 16.777 program studi, yang terdiri  sebanyak 4.721 program studi di PTN, sedangkan di PTS sebanyak 12.056 program studi.

Akreditasi program studi yang masih berlaku terdata sebanyak 8.638 program studi. Selebihnya kadalurasa dan belum diakreditasi, baik yang sedang dalam proses pengajuan akreditasi di BAN-PT maupun yang belum diajukan.

Jampersal Sudah Bisa Digunakan untuk Melahirkan Gratis

Jakarta, Kementerian Kesehatan telah resmi meluncurkan program Jampersal (Jaminan Persalinan) untuk membantu ibu-ibu melahirkan secara gratis di fasilitas kesehatan pemerintah dan juga swasta yang sudah menandatangai kerja sama.

Ibu hamil kini bisa melakukan persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan secara gratis dengan hanya bermodalkan KTP saja. Hal ini diharapkan bisa membantu mengurangi angka kematian ibu dan bayi.

Peserta program Jampersal adalah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas (pasca melahirkan sampai 42 hari) dan bayi baru lahir (0-28 hari) yang belum memiliki jaminan persalinan, seperti diungkapkan dalam rilis, Rabu (30/3/2011).

Peserta program Jampersal ini bisa memanfaatkan pelayanan di seluruh jaringan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan (RS) di kelas III yang sudah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten/Kota.

Pelayanan Jampersal ini tidak hanya sebatas proses persalinan saja, tapi juga meliputi pemeriksaan kehamilan ante natal care (ANC), pertolongan persalinan, pemeriksaan post natal care (PNC) oleh tenaga kesehatan.

Selain itu, pemeriksaan kehamilan dengan risiko tinggi dan persalinan dengan penyulit serta komplikasi dilakukan secara berjenjang di Puskesmas dan RS berdasarkan rujukan yang ada.

Menurut data Kemenkes, 90 persen kematian ibu disebabkan karena persalinan. Hal ini karena masih banyaknya ibu tidak mampu yang persalinannya tidak dilayani oleh tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang baik karena terkendala biaya.

Diharapkan dengan diluncurkannya Jampersal, angka kematian ibu (AKI) dan juga angka kematian bayi (AKB) akan menurun sehingga bisa mencapai target MDGs pada tahun 2015.